Cara Mengurus Perizinan Pemasangan Reklame

Cara Mengurus Perizinan Pemasangan Reklame

Ketentuan pemasangan iklan/reklame media luar ruang seperti billboard pada dasarnya dituangkan dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, kami menyarankan agar anda memeriksa ketentuan itu pada daerah tempat dipasangnya reklame.

Sebagai contoh, ketentuan pemasangan reklame billboard di wilayah DKI Jakarta tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame ( Perda DKI Jakarta 9/2014). Berikut cara mengurus perizinan pemasangan reklame.

Langkah – langkah mengurus izin pemasangan iklan atau reklame individu/perorangan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur setempat (Surat permohonan/mengisi formulir) dengan mendatangi Dispenda.

2. Memenuhi persyaratan dan administrasi penyelenggaraan reklame, meliputi:

a.       letak bangunan untuk memasang reklame.

b.     Fotocopy tata IMB Fotocopy jika reklame akan ditempel/diletakkan pada sebuah bangunan.

c.       Menyertakan izin pelaksanaan teknis bangunan (IPTB) penanggung pakai dam sertifikat hak pengelolaan.

d.     Fotocopy bukti kepemilikan tanah seperti SHM, SHGB, Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hal Pengelolaan.

e.     Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6000 yang memuat tentang kebenaran dan keabsahan data.

3.  Menyertai identitas pemohon :

a.       Kartu Tanda Pnduduk (KTP)

b.     Kartu Keluarga (KK)

c.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Fotocopy PBB tahun terakhir.

5. Surat pernyataan tidak akan mengubah bentuk reklame di atas kertas bermaterai Rp.6000

6. Proposal teknis

7. Jika reklame akan ditayangkan di atas tanah atau bangunan yang disewa maka harus disertakan juga :

a.       Surat perijinan sewa menyewa tanah atau bangunan.

b.     Surat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan apabila tanah atau bangunannya digunakan (bermaterai Rp.6000).

c.       Fotocopy KTP pemilik tanah atau bangunan.

 

Jika yang mengajukan izin adalah badan hokum, maka langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mengurus izin pemasangan reklame oleh badan hukum harus menyertakan :

a.       Akta pendirian ( Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh:

·         Kemenhukam, Jika PT dan Yayasan

·         Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi

·         Pengadilan Negeri, jika CV

b.     Akta perubahan SK dan SK perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkunham, jika akta pendirian mengalami perubahan

c.       NPWP badan hukum.

Prosedur Penyelenggaraan Reklame :

1.     Pemohon dating ke kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat dan mengisi formulit pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi pribadi atau badan usaha untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)/nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

2.     Setelah mendapatkan NPWPD/NPWRD, kemudian pemohon mengisi surat pemberitahuan pajak daerah, pajak reklame dengan melampirkan fotocopy surat izin tempat usaha (SITU), formulir permohonan izin pemasaran reklame dan rekomendasi dari camat.


Beriklan Jadi Lebih Mudah

Bagikan :